Pelatihan Tata Boga

Sekretariat RW.09,

Menggalang pemberdayaan Ekonomi Mikro, PKK RW.09 Kelurahan Cempaka Baru, Jakarta Pusat mengadakan pelatihan Tata Boga diikuti kurang lebih 30 warganya.

Pelatihan yang dibiayai dari dana Bina Sosial Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) ini disambut senang warga khususnya kaum ibu rumah tangga yang sehari-harinya banyak waktu luang, setelah mengurus keluarga.

Pelatihan berlangsung di Sekretariat RW.09 dihadiri Oleh Lurah Cempaka Baru Bapak Asep Mulyaman, M.AP beserta Istri dalam hal ini sebagai Ketua PKK Kelurahan dan dibuka oleh Ketua LMK Kel. Cempaka Baru, Bapak Nasirman Chaniago.

Tujuannya dari pelatihan ini guna meningkatkan lifeskill para peserta dalam upaya mewujudkan kemandirian dan kewirausahaan di bidang Tata Boga. Sehingga diharapkan nantinya mereka bisa lebih mandiri dan bisa membuka usaha di bidang kuliner seperti usaha catering dan lainnya. Bisa juga dibentuk kelompok Usaha Bersama.

 

Adapun materi yang diajarkan, berdasarkan tren kuliner yang ada di pasaran saat ini. Termasuk cara membuat kue, dan makanan tradisional seperti di antaranya, Bakso, Makaroni dan kue sus.

Tak hanya sekadar memasak, pada awal pelatihan para peserta juga diajak untuk mempersiapkan semua bahan yang akan digunakan dalam praktik mulai dari menimbang, mengupas, memotong hingga membersihkan bahan.Setelah bahan siap, satu per satu resep kemudian dipraktikkan. Berbagai tips dan tanya jawab pun juga diberikan di sela-sela praktik berlangsung

“Program PPMK Bina Sosial sebagai bagian upaya Pemprov DKI untuk memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera,” katanya. 

Rembuk RW. Tahun 2014

Sekretariat RW.09,

Warga RW 09 Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat mengadakan rembug warga mengenai pengembangan atau pembangunan wilayah RW 09. Para warga diwakili oleh para ketua RT dan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Rw 09. 

Dalam pembahasan masalah perbaikan saluran air hampir seragam dibicarakan. 

Sementara hal yang mencuat dan menjadi perhatian warga salah satunya ialah tentang kualitas proyek yang dikerjakan pemerintah. Hal ini berkaitan dengan terjadinya kualitas proyek yang hasilnya jauh dari harapan warga, tetapi pihak RT terkait tidak bisa bertindak apa-apa karena tidak memiliki otorisasi untuk mengontrol kualitas proyek. Dalam pertemuan ini diharapkan bahwa pengurus Rt atau Rw terkait dimana proyek dilaksanakan bisa memiliki kontrol atas proyek yang dikerjakan oleh kontraktor sehingga bisa menghindari kualitas proyek yang menyimpang dari target.